Isi yang dikeluarkan Komite Standardisasi antara lain ada beberapa masalah yang menonjol pada kendaraan listrik kecepatan rendah. Pertama, sebagian besar perusahaan produksi adalah perusahaan kecil dan menengah tanpa kualifikasi produksi mobil, tidak memiliki fasilitas dan kondisi yang diperlukan untuk Litbang dan produksi mobil, sebagian besar produk tidak memenuhi standar nasional yang relevan, belum diverifikasi oleh eksperimen yang diperlukan , dan memiliki kinerja keselamatan yang buruk. Kedua, sebagian besar pengemudi belum memiliki SIM kendaraan bermotor, kesadaran keselamatan yang rendah dan banyak tindakan ilegal. Setelah berkendara di jalan raya, mereka menyebabkan potensi bahaya keselamatan yang serius bagi diri mereka sendiri dan kendaraan lain. Ketiga, sebagian besar tempat tidak memiliki sistem manajemen dan langkah-langkah untuk produksi dan penggunaan kendaraan listrik kecepatan rendah, dan langkah-langkah manajemen untuk penggunaan dan penghapusan yang dikeluarkan di beberapa tempat tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang relevan.
Untuk memastikan keselamatan berkendara, memandu produksi formal perusahaan dan memperkuat manajemen, perlu dirumuskan standar. Dalam konten yang dirilis panitia standardisasi juga disebutkan bahwa "baterai timbal-asam yang digunakan memiliki pencemaran lingkungan yang besar dalam proses daur ulang dan peleburan, yang mudah menimbulkan pencemaran timbal dan membahayakan kesehatan manusia". Oleh karena itu, banyak ahli percaya bahwa syarat yang diperlukan untuk konversi kendaraan listrik kecepatan rendah adalah konversi asam timbal menjadi baterai lithium.
Selain itu, menurut orang dalam industri, jika perusahaan kendaraan listrik berkecepatan rendah ingin memiliki kualifikasi produksi di masa depan, mereka tidak harus memiliki kapasitas produksi dalam skala besar, dan fokusnya adalah untuk mengontrol kualitas produk. Orang-orang terkait meminta negara untuk sesegera mungkin merumuskan undang-undang dan peraturan keselamatan yang sempurna, dan dengan tegas melarang produk yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan tersebut untuk dipasarkan.
